Banyumas Raih WTP Ke-5 Kali

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk ke kelima kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 LHP LKPD Kabupaten Banyumas mendapatkan opini WTP.

LHP LKPD diserahkan langsung oleh  Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo, Se, M.P.M,.Ak.,CA.,C.IA.,C.F.E Kepada Bupati  Ir. H. Achmad Husain dan wakil ketua  DPRD Kabupaten Banyumas Slamet Ibnu Anshori, SIP, Selasa sore (31/5) kemarin  di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km 14 Banyumanik Semarang.

Selain Kabupaten Banyumas pada saat yang bersamaan juga diserahkan LHP LKPD masing-masing Kabupaten Jepara, Kudus, Banjarnegara, Kota Pekalongan dan Kabupaten Semarang semuanya memperoleh opini WTP

Hery Subowo dalam sambutannya  mengatakan, pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan  Negara (SPKN), meliputi pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja  meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu  yaitu pemeriksaan yang tidak termsuk dlm pemeriksaan keuangan dan pemeriksan kinerja.

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (resonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang matrial sesuai dengan prinsip  akutansi yang berlaku umum di Indonesia.

Hery juga mengatakan, dalam penetapan opini atas LHP LKPD para pemeriksa BPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan SKPN yaitu tingkat kesesuaian dengan standar akutansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

“Sebaik-baik laporan adalah laporan yang dihasilkan dari sistem yang bagus, siapapun kepala daerahnya, pemeriksanya hasilnya pasti bagus, sehingga saya berharap ciptakan sistem yang bagus "jelasnya

Heri mengapresiasi kepada Kabupaten/kota yang telah mendapatkan opini WTP karena dengan  menggunakan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual lebih komplek dan saling berkaitan “Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras dari Kabupaten/kota yang memperoleh WTP karena mulai tahun 2015 sudah menggunakan SAP berbasis akrual dimana masing-masing entitas saling berkaitan dan kabupaten kota harus mampu menjelaskan secara terintegral, dibandingkan dengan anggaran berbasis kas” tambahnya

Usai menerima opini WTP, Banyumas Ir. Achmad Husein mengatakan opini atau pendapat BPK RI  terhadap LKPD Kabupaten Banyumas dari waktu ke waktu menunjukkan tren / perkembangan yang semakin baik, apalagi Pemkab Banyumas ditunjuk sebagai pilot project pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK

 “Alhamdulilah walaupun kita menjadi Pilot Project pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, kita mampu mempertahankan opini WTP” jelasnya.

Bupati menambahkan dipertahankannya opini WTP untuk ke  5 kalinya merupakan wujud dari komitmen, tekad, semangat dan kerjasama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD, Dinas/Lemtekda  dan bimbingan, petunjuk dan arahan segenap jajaran BPK RI Perwakilan Jateng dari waktu ke waktu sehinggaa Kabupaten Banyumas mampu untuk mempertahankan opini WTP.

"Komitmen eksekutif dan legislatif  yaitu penetapan Perda APBD tepat waktu, Komitmen eksekutif adalah penyampaian LKPD tepat waktu, dan tentunya dukungan doa seluruh masyarakat Banyumas" jelasnya.

Kepala DPPKD Kabupaten Banyumas Irawati, SE  yang turut hadir dalam penyerahan tersebut menjelaskan, salah satu yang membedakan opini WTP Banyumas dengan Kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yaitu Banyumas menjadi pilot Project pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK

“Alhamdulilah kita mampu mempertahankan opini WTP walaupun pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk BPK dan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran DPRD dan SKPD di Kabupaten Banyumas” imbuhnya. (Humas Pemkab Banyumas)