Rakor Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III

Rakor Evaluasi Pembangunan  sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pembangunan , Sabtu (18/10) kemarin digelar di Pendopo si Panji Kabuapten Banyumas, Rakor diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Ketua DPRD, seluruh Pimpinan SKPD dan Camat  se-Kabupaten Banyumas, Kepala Bagian di lingkungan Setda dan Setwan.

Asekbang Kesra Ir. Didi Rudwianto dalam laporannya menyampaikan, maksud pelaksanaan rakor adalah untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap Rencana Kerja Operasional (RKO), sehingga akan diperoleh tingkat kinerja yang optimal bagi para pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pembangunan sehingga dapat menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengenali dan mengatasi permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan  pembangunan baik secara administrasi, keuangan maupun fisik,  sebagai bahan perbaikan pelaksanaan  kegiatan pembangunan pada  tahun  berikutnya dengan sasaran untuk meningkatkan kinerja para pengguna anggaran agar pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal,  tepat mutu, tepat waktu, tepat manfaat dan tertib administrasi.

Didi juga menyampaikan dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.113.266.089.101 sampai dengan bulan september 2014 capaian realisasi fisik kegiatan adalah 54,97% dari target kinerja  rata rata Kabupaten sesuai Rencana Kerja Oprasional (RKO) sebesar 73,29% dan capaian realisasi keuangan rata-rata baru mencapai 43,94% dari target rata- rata RKO 79,37%.

Didi menambahkan, berbagai permasalahan yang terjadi adalah karena masih adanya keluhan dari pejabat/staf yang menangani laporan RFK di  SKPD karena sulitnya mendapatkan data laporan dari masing-masing pemegang kegiatan, hal tersebut menyebabkan laporan dari SKPD tidak tepat waktu dan cenderung  kurang dapat dipertanggungjawabkan, adanya penyusunan DPA  pada SKPD yang belum mempertimbangkan sampai dengan  metode pengadaaan yang akan digunakan (apakah  dilelang/diswakelola atau  penunjukan langsung)  sehingga pada tahap pelaksanaan banyak  mengalami kesulitan dan Adanya pengesahan SPJ dalam satu SKPD menunggu penyerapan  60% SPJ masuk, sehingga capaian kinerja keuangan terukur rendah.

Didi menguraikan, 86 SKPD yang ada di Kabupaten Banyumas rata rata realisasi fisik untuk Dinas/Lemtekda adalah 46,48% dan keuangan 36,32%, Kecamatan fisik  58,32% dan keuangan 47,90% dan kelurahan 58,04% Keuangan 47,46%.

Terkait hasil pengadaan Barang/Jasa sampai dengan triwulan III bulan September 2014 Didi menyampaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lewat ULP Kabupaten Banyumas s/d Bulan September 2014, yaitu dari Jumlah paket yang dilelang sebanyak 283 Paket  dengan Pagu Rp.247.657.258.252,00 dengan Nilai HPS Rp.244.961.870.246.00. telah selesai dilelang sebanyak 269 paket, sedangkan sisanya sebanyak 14 paket masih proses dan mendapatkan efisiensi Anggaran sebesar Rp. 14.643.563.884,00 atau sebesar 6,31% dari HPS dari paket yang telah selesai dilelang.

Stresing Bupati Achmad Husein usai mendengarkan laporan dan  paparan mengatakan, Filosofi pengelolaan keuangan adalah kita bekerja untuk tujuan khusus/pasti  yaitu untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk para pegawai tapi untuk masyarakat.

Husein juga menyampaikan, efektifitas keuangan harus jelas yaitu untuk memakmurkan masyarakat wujudnya adalah daya beli masyarakat naik, masyarakat banyak yang bekerja dan punya penghasilan, pelayananan baik dan murah, masyarakat terjamin kesehatannya  dan jatidiri Kabupaten Banyumas semakin meningkat dan baik.

Husein juga menanyakan setiap dinas yang capaian realisasi fisik maupun keuangan belum maksimal dan untuk dapat memberikan target sampai dengan Desember mampu mencapai target yang ditetapkan diantaranya kepada SDABM terkait dengan proyek jalan yang saat ini sedang dalam proses lelang, DCKKTR terkait dengan pembangunan drainase yang mengalami kendala masyarakat tidak mengijinkan adanya bangunan tempat tanaman di depanrumah, Dinas kesehatan tentang dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus menunggu DIP dari Pemerintah Pusat dan DPPKAD tentang capaian pendapatan daerah yang masih kurang 21%.

(Humas Setda Kab. Banyumas)